Finmas Hadir di Sosialisasi POJK 13,  November 2018, Semarang Jawa Tengah

Finmas Hadir di Sosialisasi POJK 13, November 2018, Semarang Jawa Tengah

12/02/2019

Inovasi Keuangan Digital, yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 13 tahun 2018, adalah cara OJK untuk menjamin fintech pinjam-meminjam (lending) bisa menjalankan usahanya secara transparan, efisien, dan terjamin. Sebagai perusahaan Fintech yang terdaftar di OJK, tentu saja Finmas turut menjalankan POJK tersebut. Bukan hanya itu, Finmas juga siap untuk mewujudkan “Penguatan Karakter Ekonomi Daerah Melalui Inovasi” seperti yang dicanangkan oleh OJK pada tanggal 27-28 November 2018, di Semarang Jawa Tengah kemarin.

OJK berharap, kehadiran fintech seperti Finmas bisa membantu pemerintah meningkatkan jumlah penduduk yang terakses layanan keuangan dari 49 persen saat ini menjadi 75 persen pada 2019. Untuk itu, bunga yang diterapkan akan lebih bersaing dibanding industri keuangan lainnya, seperti perbankan misalnya. Meski posisi OJK sebatas sebagai pengawas dan pemberi masukan, namun standar biaya pinjaman akan diatur secara tepat berdasarkan kesepakatan di antara pelaku usaha. Sebagai contoh, bunga fintech pastinya tidak akan selangit seperti rentenir.

Tahun 2019 akan menjadi tahun yang menarik untuk industri fintech di tanah air. Dan Finmas, siap untuk memberikan akses keuangan yang terbaik dan kompetitif untuk masyarakat Indonesia.

 

PERHATIAN

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan FINMAS ini.

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “FINMAS”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

·       Setiap transaksi dan kegiatan pendanaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan antara atau yang melibatkan FINMAS, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh FINMAS sehingga FINMAS wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.