Sumber Daya Manusia Corong Utama Hadapi Digitalisasi

Sumber Daya Manusia Corong Utama Hadapi Digitalisasi

12/12/2019
Euis Rita Hartati

JAKARTA, investor.id - -Peningkatan sumber daya manusia menjadi penting dalam peralihan menuju zaman digitalisasi. Jika hal ini tidak dilakukan, 56 persen penduduk Indonesia akan kehilangan pekerjannya. Namun, semuanya akan tertolong karena era digitalisasi akan menciptakan lapangan kerja baru melalui inovasi dan kreativitas.

Berdasarkan riset McKinsey, guna mencapai sasaran tersebut, Indonesia membutuhkan 17 juta tenaga kerja yang “melek” digital, dengan komposisi 30 persen di industri manufaktur dan 70 persen di industri penunjangnya. Jika ini terealisasi, maka bukan tidak mungkin jika Indonesia bisa menambah pemasukan ekonomi hingga US$ 150 miliar.

Pelaku usaha atau perusahaan menjadi subjek yang paling penting dalam era digitalisi khususnya dalam upaya peningkatan kompetensi SDM. Langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang menginginkan pembangunan nasional lewat pembangunan SDM yang berkualitas, seperti menjalankan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang lebih masif.

Peran Human Resources Departemen (HRD) di setiap perusahaan harus menjadi yang terdepan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan dari industri digitalisasi.

“Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan terdampak kepada 18 juta pekerja atau US$ 442,6 miliar di Indonesia pada tahun 2030. Ini hampir semua terjadi di seluruh negara,” kata Vice Chairman Korn Ferry Hay Group Indonesia Sylvano Damanik dalam diskusi tentang “Digital Economy Talent Gap and Workforce Challenges” yang diselenggarakan Sinar Mas dan PT Oriente Mas Sejahtera (Finmas) di Jakarta, Rabu (23/10).

Sementara itu, CEO Happy5 Doni Priliandi mengatakan, kesalahan transformasi digital, bukan karena digital, tapi transformasi perilaku. Peran pemimpin atau CEO sangat diperlukan di perusahaannya, bukan hanya peran human resources.

“Jadi kegagalan transformasi digital bukan karena digitalnya, tetapi orang-orangnya yang tidak bisa beradaptasi,” katanya.

Dalam acara tersebut, juga dibahas tentang perusahaan yang beralih ke dunia digital. Hal ini karena digitalisasi bisa dipandang sebagai peluang. Dua diantara perusahaan yang menyadari hal tersebut adalah PT Pegadaian dan Sinar Mas.

BUMN PT Pegadaian tersebut akan mengeluarkan produk-produk secara digital. Produk-produk akan dikeluarkan lewat aplikasi dan website.

“Kami akan masuk ke bisnis mikro untuk pinjaman Rp25 juta ke bawah. Kami akan masuk ke digital lending. Ini merupakan cara kami menghadapi atau memanfaatkan digitalisasi,” kata Mh. Edi Isdwiarto, Direktur SDM dan Hukum PT Pegadaian.

Dalam era digitalisasi ini, lahirnya inovasi-inovasi terbaru berbasis teknologi semakin tak terbendung, tak terkecuali dalam bidang keuangan atau yang biasa disebut financial technology (fintech).

Sebagai salah satu perusahaan korporasi terbesar di Indonesia, Sinas Mas mampu melihat peluang tersebut. SINAR MAS mampu memanfaatkan era digitalisasi dengan berinovasi membangun startup financial technology (fintech) FINMAS (PT Oriente Mas Sejahtera) gabungan dari perusahaan multi nasional Oriente.

“FINMAS adalah perusahaan fintech yang fokus pada kaum menengah ke bawah dan milenial dimana tahun ini FINMAS memfokuskan peningkatan literasi keuangan di seluruh Indonesia,” kata Rainer Emanuel, Head of PR Finmas.

Dia mengatakan, geliat sektor fintech di Indonesia telah merambah ke berbagai sektor, seperti startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), uang elektronik, dan lain-lain.

PERHATIAN

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan FINMAS ini.

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “FINMAS”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

·       Setiap transaksi dan kegiatan pendanaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan antara atau yang melibatkan FINMAS, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh FINMAS sehingga FINMAS wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.