Pentingnya Memilih Fintech yang Aman dalam Mengelola Data

Pentingnya Memilih Fintech yang Aman dalam Mengelola Data

28/11/2019
@kumparanBISNIS

Summary:

  1. #PilihPakeYakin fintech yang mengelola data dengan aman.
  2. Ini dua cara mudah memastikan fintech yang akan Anda gunakan aman atau tidak.
  3. Di balik semua kemudahan layanan yang ditawarkan fintech, Anda tetap harus waspada.

Saat ini, industri fintech terus berkembang pesat di Indonesia. Ada beragam fintech baru yang terus bermunculan setiap tahunnya. Penggunanya pun terus meningkat setiap tahunnya karena kemudahan yang ditawarkan oleh fintech. Bagaimana tidak, bermodalkan smartphone, setiap orang kini punya akses yang lebih luas ke layanan keuangan.

Salah satu fintech yang paling ramai digunakan saat ini adalah fintech P2P lending. Selain karena persyaratannya tidak serumit mengajukan pinjaman ke bank, pencairan dananya juga tergolong cepat — bisa di bawah 24 jam. Alasan inilah yang membuat fintech P2P lending kini kian populer.

Namun di balik semua kemudahan layanan yang ditawarkan fintech P2P lending, Anda sebaiknya tetap waspada terhadap risiko penipuan fintech abal-abal alias ilegal yang bisa merugikan. Sangat penting untuk Anda mengetahui informasi tentang aplikasi pinjaman online sebelum menggunakannya.

Untuk mengenali fintech yang aman sebetulnya tidaklah sulit. Pertama pastikan fintech tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan untuk mengawasi, mengatur industri fintech, serta melindungi nasabah dalam menggunakan layanan fintech. Dengan terdaftar di OJK, menunjukkan fintech tersebut memiliki legalitas yang jelas. Anda bisa memastikan lewat website OJK yang mencantumkan nama-nama fintech yang sudah terdaftar.

Selain sudah terdaftar di OJK, langkah kedua adalah memastikan fintech tersebut andal dalam mengelola data dengan aman. Salah satu tandanya adalah jika fintech tersebut telah menerima Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001. Di Indonesia, penerapan ISO 27001 telah dilakukan oleh perbankan dan kini bisa digunakan juga pada fintech.

Sebab salah satu isu penting di dunia fintech adalah soal data. Dalam prakteknya, fintech memang harus mengelola begitu banyak data. Itulah mengapa isu keamanan data menjadi penting.

Dengan memiliki sertifikasi ISO 27001, membuktikan bahwa fintech tersebut memiliki tata kelola data nasabah yang baik sesuai standar internasional. Sehingga hal-hal seperti penyalahgunaan data, hacking, maupun pencurian data identitas dapat dihindari.

Sertifikasi ISO 27001 merupakan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dan menjadi persyaratan dari OJK melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Salah satu fintech yang telah menerima sertifikasi ISO 27001 adalah Finmas. Sertifikasi tersebut didapatkan Finmas pada akhir tahun 2018 lalu, membuat Finmas bisa dipercaya sebagai salah satu fintech yang aman dalam mengelola data nasabah. Apalagi, Finmas juga telah terdaftar resmi di OJK sebagai salah satu fintech P2P lending yang resmi di Indonesia.

Memilih fintech yang mengelola data dengan aman menjadi sebuah keharusan. Untuk itu perlu ketelitian dan #PilihPakeYakin fintech yang mengelola data dengan aman, seperti Finmas yang dirancang sebagai solusi bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional; seperti rekening bank, peringkat kredit, dan riwayat pembiayaan.

PERHATIAN

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan FINMAS ini.

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “FINMAS”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

·       Setiap transaksi dan kegiatan pendanaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan antara atau yang melibatkan FINMAS, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh FINMAS sehingga FINMAS wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.