Peluncuran AFPI, Komitmen Bersama Memajukan Iklim Fintech di Indonesia

Peluncuran AFPI, Komitmen Bersama Memajukan Iklim Fintech di Indonesia

02/04/2019

Tepat hari Jumat 8 Maret 2019 kemarin, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), resmi diperkenalkan kepada publik. Mengambil tempat di Bursa Efek Jakarta, acara ini juga sekaligus melantik pengurus AFPI periode 2019-2021.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Riswinandi, jajaran Direksi Bursa Efek Indonesia, jajaran pengurus AFPI dan juga anggota AFPI.

AFPI sendiri  merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Fintech pendanaan online Indonesia. AFPI sendiri ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. 

AFPI visinya jelas, membantu inklusi keungan di Indonesia melalui perwujudan pinjaman digital yang bersahabat kepada masyarakat. Hal ini didasarkan kepada niatan mengurangi kesenjangan akses pembiayaan yang mencapai 1.000 triliun rupiah, serta meningkatkan akses 75% inklusi keuangan pada 2020. Hal ini disesuaikan dengan strategi nasional terkait inklusi keuangan, yang tertuang dalam aturan Presiden 82/2016.

Peran dan Fungsi AFPI

AFPI memiliki beberapa peran diantaranya, Sebagai wadah bagi penyelenggara P2P Lending atau pendanaan online terdaftar dalam meningkatkan kapasitas untuk dapat memaksimalkan fungsinya bagi masyarakat Indonesia. 

Adanya AFPI merupakan wadah asosiasi P2P Lending di Indonesia. Selain itu AFPI juga bertugas menampung aspirasi anggotanya, dan mencari solusi terbaik mengenai regulator, sambil meningkatkan inklusi keuangan di Negara Indonesia.” ujar Bapak Fikri Hadi, Perwakilan Bursa Efek Indonesia.

Yang tidak kalah penting AFPI juga berperan sebagai saluran akses informasi dan layanan pengaduan nasabah fintech P2P Lending, seputar jasa dan layanan Fintech Lending di Indonesia. “AFPI sendiri masih memiliki misi atau tujuan kedepan untuk terus membangun awareness yang dapat mengedukasi masyarakat Indonesia. Fintech hadir di Indonesia sebagai inklusi yang dapat memberikan solusi bagi financing di Indonesia sebesar 165 juta dollar AS,” ujar Bapak Adrian Gunadi, Ketua Umum AFPI

Dan peran yang terakhir adalah Sebagai wadah bagi penyelenggara P2P Lending atau pendanaan online untuk turut mendukung program pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. 

Hadirnya pendanaan Online di Indonesia sebagai alternatif memudahkan pendanaan untuk sektor usaha mikro di Indonesia (UMKM). Dan juga diharapakan untuk dapat berkontribusi meningkatkan index inklusi di Indonesia. OJK memperhatikan serius dalam munculnya Fintech Lending di Indonesia khususnya memfasilitasi serta memberikan penawaran juga untuk Industri Fintech yang sehat.” ujar Bapak Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK.

Launching Jendela dan Website

Selain peresmian AFPI, acara juga diisi dengan peluncuran ‘JENDELA dan WEBSITE’. Dimana maksud tujuan adanya jendela itu sendiri akan mempermudah nasabah dalam mendapatkan informasi dan juga menyampaikan pengaduan seputar jasa dan layanan Fintech khususnya P2P Lending di Indonesia. Selain itu, jendela juga menjadi saluran komunikasi asosiasi untuk terus mengedukas masyarakat akan layanan Fintech illegal.

Disamping jendela memiliki tujuan, saluran jendela memiliki beberapa pendukung diantaranya adalah sebagai tindakan antisipatif, AFPI sendiri akan menerapkan stadarisasi dan juga sertifikasi bagi proses penagihan yang dilakukan oleh para anggota AFPI kepada konsumen yakni pelarangan penyalahgunaan data nasabah dan kewajiban melaporkan prosedur penagihan.

Kemudian AFPI juga menerapkan sertifikasi management resiko Fintech Lending dan melakukan pemutakhiran Risk Management di Indsutri 4.0 bagi seluruh anggotanya.

Selain itu AFPI akan mengedukasi masyarakat untuk hanya menggunakan Fintech pendanaan online dari perusahaan Fintech yang terdaftar di OJK.

Dan disamping itu juga turut membantu masyarakat yang akan mengadukan masalahnya kepada Cyber Crime Bareskrim Polri terkait pendanaan online dari penyelenggara Fintech Illegar agar segera dilakukan penindakan terhadap Fintech Illegal oleh aparat kepolisian. (*) FOTO-FOTO: DOK. FINMAS

 

PERHATIAN

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan FINMAS ini.

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “FINMAS”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

·       Setiap transaksi dan kegiatan pendanaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan antara atau yang melibatkan FINMAS, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh FINMAS sehingga FINMAS wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.