Fintech Solusi Masalah Sosial Ekonomi RI di Masa Depan

Fintech Solusi Masalah Sosial Ekonomi RI di Masa Depan

12/12/2019
Whisnu Bagus Prasetyo

Jakarta, Beritasatu.com - Perkembangan dunia digital khususnya financial technology (fintech) memperoleh momentum signifikan dalam beberapa tahun terakhir di mana perusahaan rintisan (startup) yang fokus berinovasi mendobrak layanan keuangan tradisional.

Deputi Akses Permodalan di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Fadjar Hutomo menyatakan startup baik itu social enterprise maupun fintech adalah game-changer masa depan untuk memecahkan tantangan sosial ekonomi di masa mendatang.

Menurutnya, perusahaan startup telah menghasilkan multiplier effect pada banyak Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Mereka memberi solusi bagi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi sehari-hari, seperti nelayan, petani, dan lain-lain," kata Fadjar Hutomo.

Bekraf kata dia, menargetkan startup bisa menyerap 12.000 tenaga kerja. Bekraf juga ingin mendorong ekonomi kreatif, atau inovasi ekonomi, yang intinya ada nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan, tidak hanya mengambil sumber daya alam.

"Masalahnya, meski jumlah pelaku UKM kita 60 juta, setara 20 persen penduduk, tapi UKM kita keropos, banyak traders-nya bukan makers. E-commerce-pun akan lebih berdampak kalau yang diperdagangkan barang kita," kata Fadjar Hutomo di sela diskusi TechexChange yang digelar Finmas, di Jakarta, Jumat (13/0/2019).

TechXchange merupakan program yang diinisiasi Finmas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai industri startup atau fintech lending dengan mengundang narasumber dari berbagai stakeholder yang memiliki kompetensi dan pemahaman di bidang fintech lending maupun industri sejenis.

Kasubdit bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Riya Farwati menambahkan pemerintah mencanangkan program Indonesia Emas 2045, yang artinya akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2045 mendatang. Peranan fintech dan startup sangat penting di sini.

"Ada apa di tahun 2045? Indonesia mengalami bonus demografi di tahun 2035. Dan berdasarkan pengalaman negara Jepang, Korea, dan Tiongkok, puncak kejayaan mereka sangat relevan dengan bonus demografi. Kalau dilihat hari ini, mereka kekurangan pemuda, dan usia produktif. Itulah fenomena di negara maju, ketika sudah makmur enggan menikah. Tiongkok pun mulai mengencourage warganya untuk punya dua anak," kata Riya Farwati.

PERHATIAN

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan FINMAS ini.

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “FINMAS”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

·       Setiap transaksi dan kegiatan pendanaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan antara atau yang melibatkan FINMAS, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh FINMAS sehingga FINMAS wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.