Fintech Seharusnya Jadi Kunci Masyarakat Kecil Lepas dari Rentenir

Fintech Seharusnya Jadi Kunci Masyarakat Kecil Lepas dari Rentenir

28/11/2019
kumparanBISNIS

Summary:

  1. Masih banyak masyarakat kecil yang enggan meminjam ke bank, sehingga mereka terjerat utang rentenir.
  2. Idealnya, fintech jadi solusi untuk masyarakat kecil yang ingin meminjam uang dengan mudah.
  3. #PilihPakeYakin fintech yang terpercaya dengan cermat dan bijak.

Bagi masyarakat kecil, pinjaman merupakan sebuah pilihan yang bisa dijadikan penyelamat. Terutama jika sedang dalam keadaan darurat, saat tabungan atau uang simpanan tidak mencukupi.

Sayangnya, meminjam uang di bank sering dianggap menyulitkan untuk masyarakat kecil. Pasalnya, ada banyak syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk bisa meminjam uang di bank. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan belum sepenuhnya memahami prosedur peminjaman uang di bank.

Termasuk juga untuk urusan mengajukan kartu kredit. Proses yang panjang dapat membuat masyarakat enggan untuk menggunakan layanan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya pengguna kartu kredit di Indonesia — baru mencapai lima persen menurut data dari Experian.

Imbasnya, masyarakat yang enggan meminjam di bank atau menggunakan kartu kredit akhirnya memilih untuk meminjam di rentenir. Bunga dan tenor yang tidak masuk akal dapat membuat peminjam terjerat utang yang merugikan.

Teknologi finansial atau fintech yang kini terus berkembang bisa menjadi jawaban akan permasalahan tersebut. Fintech umumnya memiliki prosedur dan syarat yang mudah, dengan waktu pencairan yang juga relatif cepat. Dengan kemudahan penggunaan dan luasnya jangkauan, idealnya fintech dapat menjadi penyelamat masyarakat kecil yang merasa kesulitan dalam meminjam uang di bank.

Dengan begitu, fintech juga secara tidak langsung dapat membantu masyarakat kecil untuk lepas dari jeratan rentenir. Kehadiran fintech sangat penting agar masyarakat dapat mendapatkan akses keuangan yang dapat membantu mereka mengelola keuangan.

Bijak Memilih untuk Hindari Fintech ‘Nakal’

Meminjam uang melalui fintech bukannya tanpa risiko. Beberapa waktu lalu, mungkin Anda sempat mendengar kasus fintech ‘nakal’ yang menjerat pelanggannya dengan utang melilit dan melakukan tagihan dengan cara yang tidak sepantasnya.

Kehadiran fintech nakal memang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, memilih fintech ketika hendak meminjam uang haruslah dilakukan dengan bijak dan teliti.

Fintech yang baik adalah fintech yang sudah terdaftar di lembaga terpercaya dan memiliki rekam jejak yang baik. Selain itu, bunga dan tenor yang ditawarkan pun masih masuk akal.

Misalnya Finmas, fintech yang telah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan tergabung dalam AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia). Finmas juga menjamin keamanan penggunanya dari penyalahgunaan data. Finmas terus berusaha mengedukasi masyarakat untuk #PilihPakeYakin layanan pinjaman yang tidak menyesatkan.

Finmas menawarkan dua jenis layanan pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kedua jenis pinjaman tersebut adalah FinCash dan FinFast.

FinCash diperuntukan untuk mereka yang membutuhkan pinjaman produktif dengan nilai yang lebih besar. Dengan FinCash, nasabah dapat meminjam Rp 1 juta atau Rp 1,5 juta dengan lama pinjaman 30 hari. Peminjam hanya perlu menyiapkan slip gaji dan KTP.

Sementara itu, FinFast adalah pinjaman dengan limit yang lebih rendah tetapi dengan proses yang lebih mudah karena hanya membutuhkan KTP. Nasabah dapat meminjam dana Rp 200 ribu atau Rp 500 ribu selama 20 hari.

Kini, masyarakat pun bisa melakukan pinjaman secara mudah dan aman tanpa khawatir dengan fintech terpercaya seperti Finmas, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan mendesak dan merasa kesulitan untuk meminjam di bank.

PERHATIAN

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan FINMAS ini.

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “FINMAS”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

·       Setiap transaksi dan kegiatan pendanaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan antara atau yang melibatkan FINMAS, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh FINMAS sehingga FINMAS wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.