Finmas Dorong Ekonomi Digital yang Inklusif

Finmas Dorong Ekonomi Digital yang Inklusif

12/07/2019

Sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan dampak dan nilai sosial-ekonomi yang berkesinambungan, Finmas menyelenggarakan forum diskusi bartajuk “Membangun Ekonomi Digital yang Inklusif” untuk berbagi wawasan mengenai sinergi ekonomi digital di Indonesia yang lebih infklusif. Dimana, forum diskusi ini sekaligus menjadi signature event dari Finmas.

Selain itu, forum diskusi yang digelar di SMDV D-Lab, Jakarta, ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam mendorong ekonomi digital Indonesia yang lebih inklusif dan mendorong dampak dan nilai sosial ekonomi yang berkesinambungan. Forum Diskusi menghadirkan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Ekonomi Digital Lis Sutjiati, Presiden Direktur Finmas Peter Lydian, Presiden Direktur Danamas Dani Liharja, Managing Partner SMDV Roderick Purwana, serta VP Strategic Planning and IR Bizzy Felix Aliwarga.

Seperti diketahui Finmas yang berada dalam naungan PT Oriente Mas Sejahtera, merupakan perusahaan jasa keuangan dan teknologi rintisan nasional yang memiliki misi untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia dengan membangun infrastruktur digital pertama yang membuka akses keuangan, kebebasan, dan peluang bagi semua orang melalui aplikasi mobile. Ya, jika bicara digitalisasi, pada tahun 2015 kebanyakan masyarakat tidak mengetahui seperti apa start-up. Tapi kini, masyarakat dapat memaksimalkan digitalisasi sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan ekonomi inklusif.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Ekonomi Digital Lis Sutjiati mengatakan, ketidaksetaraan ekonomi adalah bagian isu global yang dialami oleh semua negara, yang ditunjukkan oleh Gini Ratio yang cukup tinggi. Menariknya, kini dengan digitalisasi, para start-up yang disebut sebagai disrupsi ini ternyata dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Dari tiga bisnis model ekonomi digital, yakni Sharing Economy, Workforce Digitalisation dan Financial Inclusion, dapat membuka pintu dan menyediakan akses ke peluang pekerjaan dan layanan keuangan kepada masyarakat, semua harus merasakan benefit ini. Pada model financial Inclusion dapat memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang unbaked yang berkisar 35 juta orang,” kata dia.

Untuk itu, kehadiran fintech ini bisa jadi salah satu solusinya. Strategi yang bisa diterapkan fintech, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan perbankan. Bank itu tidak bisa mengkualifikasi orang yang tidak punya track record. Dengan fintech, masyarakat bisa membangun track record.

Saat ini, fintech sudah banyak diadopsi di Indonesia. Sampai April 2018, terdapat total 199.539 jumlah pemberi pinjaman P2P Lending yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Terdapat 2.389 jumlah pemberi pinjaman yang berasal dari luar negeri. Sementara jumlah peminjamnya mencapai 1,8 juta.

Sumber & Foto : Marketing.co.id

PERHATIAN

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan FINMAS ini.

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “FINMAS”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

·       Setiap transaksi dan kegiatan pendanaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan antara atau yang melibatkan FINMAS, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh FINMAS sehingga FINMAS wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.