Bijakkah Meminjam Uang untuk Kondisi Darurat?

Bijakkah Meminjam Uang untuk Kondisi Darurat?

28/11/2019
@MILLENNIAL

Summary:

  1. Pengelolaan keuangan adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh generasi milenial.
  2. Terkadang, ada kondisi darurat yang mengharuskan kamu meminjam uang.
  3. Meminjam uang saat kondisi darurat dapat menjadi penyelamat asal dilakukan dengan bijak.

Sebagai milenial, kamu harus mulai pintar mengelola keuangan — apalagi jika kamu sudah memiliki penghasilan sendiri. Dengan menata keuangan secara teratur, kamu bisa menjaga kondisi finansialmu tetap stabil.

Namun, terkadang, kondisi keuangan tidak selalu mulus dan lancar-lancar saja. Kerap kali kita dihadapkan dengan kondisi kritis yang membuat pengelolaan keuangan jadi sulit. Kondisi kritis yang dimaksud, contohnya, adalah ketika kamu tiba-tiba sakit parah atau barang berharga seperti motor atau laptopmu rusak sehingga kamu harus segera membeli penggantinya.

Jika ada kondisi darurat seperti itu, maka kamu harus sigap mengambil keputusan cepat yang tepat — terlebih jika ternyata tabungan atau asuransi tidak bisa menutupi biaya yang harus dikeluarkan.

Salah satu pilihan yang bisa kamu ambil adalah berutang. Walau utang sering dihindari oleh sebagian orang, sebenarnya utang bisa menyelamatkanmu dalam kondisi kritis.

Utang adalah produk keuangan yang wajar terjadi. Utang dapat membantu cash flow tetap lancar dan kebutuhan mendesak terpenuhi. Bukan hanya di tingkat individu, berbagai perusahaan besar bahkan negara juga pernah berutang untuk mencapai tujuan masing-masing. Jadi, tidak ada yang salah dengan berutang untuk membuat kondisi finansialmu tetap lancar, terutama jika kamu sedang berada di dalam kondisi darurat.

Apalagi, kini generasi milenial semakin dimudahkan berkat kemajuan teknologi finansial. Hanya dengan sentuhan jari di smartphone, kamu sudah bisa meminjam uang melalui fintech lending dalam waktu yang singkat.

Ingin Berutang? Perhatikan Hal-hal Berikut

Bagi kamu yang belum terbiasa dengan utang atau baru pertama kali berutang melalui fintech, sebaiknya kamu memperhatikan beberapa hal agar utang yang kamu ambil benar-benar bermanfaat untuk mengatasi keadaan darurat, bukan sebaliknya.

Pertama, cek rekam jejak dari fintech tempat kamu ingin meminjam uang. Fintech yang terpercaya biasanya telah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia).

Selain itu, kamu juga bisa bertanya kepada teman atau keluarga yang sudah menggunakan fintech lending mengenai fintech yang direkomendasikan. Pilihan lainnya adalah melihat review di media sosial mengenai reputasi dan kualitas fintech.

Perhatikan juga syarat dan ketentuan pinjam-meminjam dengan teliti, supaya kamu mendapatkan informasi yang jelas mengenai bunga pinjaman dan hal-hal lainnya. Baca juga syarat dan ketentuan di aplikasi, terutama bagaimana aplikasi tersebut akan mengakses data kamu. Pasalnya, ada beberapa fintech ‘nakal’ yang menggunakan data pribadi pengguna dari aplikasi dengan tidak semestinya.

Hal penting lainnya yang perlu kamu pertimbangkan adalah seberapa darurat kondisimu dan seberapa banyak uang yang akan kamu pinjam. Hindari meminjam uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu atau dengan nominal yang jauh melebihi kebutuhan sebenarnya.

Meminjam uang pada saat keadaan darurat bisa menjadi keputusan yang bijak. #PilihPakeYakin sumber pinjaman terpercaya yang benar-benar akan membantu kondisi keuanganmu.

PERHATIAN

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan FINMAS ini.

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “FINMAS”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

·       Setiap transaksi dan kegiatan pendanaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan antara atau yang melibatkan FINMAS, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh FINMAS sehingga FINMAS wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.