Membangun Ekonomi Digital Yang Inklusif Juli 2019, Jakarta

Membangun Ekonomi Digital Yang Inklusif Juli 2019, Jakarta

12/07/2019

Indonesia harus mengakselerasi ekonomi digital yang inklusif yang mampu melibatkan semua peran. Kalimat tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang, beberapa waktu lalu.

Pesan inilah yang mendorong Finmas, perusahaan jasa keuangan dan teknologi rintisan nasional, untuk menyelenggarakan forum diskusi bertajuk “Membangun Ekonomi Digital yang Inklusif”.

Forum yang digelar pada pada Kamis, 11 Juli 2019, di SMDV D-Lab tersebut menghadirkan Lis Sutjiati yang merupakan Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang Ekonomi Digital sebagai pembicara, dengan dipandu langsung oleh Peter Lydian yang menjabat sebagai Presiden Direktur Finmas

Selain itu, hadir pula eksekutif senior dari portofolio Sinarmas yakni Roderick Purwana (Managing Partner SMDV), Dani Liharja (Presiden Direktur Danamas) dan Felix Aliwarga (VP Strategic Planning and IR Bizzy) untuk berbagi wawasan mengenai sinergi ekonomi digital di Indonesia yang lebih inklusif.

Lis mengatakan bahwa bidang ekonomi digital di Tanah Air menyimpan potensi yang begitu besar. Oleh karena itu, Indonesia dapat memaksimalkan digitalisasi sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ekonomi yang inklusif.

Akses kepada sumberdaya yang tidak dapat diambil atau dirasakan oleh sebagian masyarakat menjadi jawaban atas terjadinya ketidaksetaraan ekonomi. Ini telah menjadi isu global yang dialami oleh semua negara.

Terdapat 3 fokus area dari model bisnis di era ekonomi digital yang dapat dilakukan untuk untuk membuka pintu dan menyediakan akses kepada ekonomi yang inklusif, yakni Sharing Economy, Workforce Digitalisation dan Financial Inclusion.

Melalui Sharing Economy, kita dapat menyediakan akses kepada kegiatan ekonomi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang-orang yang tidak terlayani. Dengan Workforce Digitalisation, diyakini mampu mempertahankan, meningkatkan, dan menciptakan lapangan kerja baru yang memberi peluang kerja bagi masyarakat. Sementara dengan Financial Inclusion, kita dapat memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang unbanked.

Dalam presentasinya Lis menjelaskan, Indonesia memiliki target 75% indeks inklusi keuangan yang harus dicapai hingga akhir tahun 2019. Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Sementara itu, pada tahun ini Indonesia diasumsikan baru akan mencapai 59% indeks inklusi keuangan. Artinya masih terdapat 16% atau sekitar 35 juta masyarakat unbanked yang harus segera dikejar. Menurutnya, kehadiran financial technlogy (fintech) dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas jangkauan masyarakat terhadap akses keuangan.

Upaya fintech untuk masuk ke masyarakat juga bukan membatasi atau mengambil peranan bank. Melainkan yang diperlukan adalah kolaborasi agar semua masyarakat dapat masuk kepada inklusi keuangan. Dengan kolaborasi yang solid, bukan tidak mungkin Indonesia dapat mengejar ketertinggalan tersebut.

Lis juga membahas mengenai pergeseran profil tenaga kerja yang terjadi karena digitalisasi. Dalam presentasinya dijelaskan bahwa hingga tahun 2030, Indonesia memiliki 9 juta gap kebutuhan karyawan terampil atau diibaratkan mencapai 650 ribu karyawan per tahun yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, literasi menjadi sangat penting agar nantinya semua orang dapat memanfaatkan peluang digital secara menyeluruh.

Di akhir acara, Peter mengatakan bahwa diselenggarakannya forum diskusi ini agar dapat menjadi sarana kepada semua orang untuk saling memahami apa yang akan terjadi di dunia digital ekonomi di masa yang akan datang. “Tidak ada orang yang bisa tau secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu mari kita berlajar bersama-sama, saling berdiskusi mencari solusi untuk membangun negara, karena itu adalah tugas kita semua,” tutup Peter.

PERHATIAN

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan FINMAS ini.

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “FINMAS”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

·       Setiap transaksi dan kegiatan pendanaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan antara atau yang melibatkan FINMAS, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh FINMAS sehingga FINMAS wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.