Media Briefing dan Buka Puasa Bersama Finmas dan AFPI Mei 2019, Jakarta Selatan

Media Briefing dan Buka Puasa Bersama Finmas dan AFPI Mei 2019, Jakarta Selatan

21/05/2019

Seiring dengan berkembangnya teknologi, berkembang pula model-model bisnis baru yang kaitannya tak jauh-jauh dari internet dan gadget. Salah satu yang kini ramai diperbincangkan di Indonesia adalah munculnya perusahaan-perusahaan bidang keuangan yang menggunakan teknologi sebagai dasar bisnisnya, yaitu perusahaan financial technology (fintech)

Oleh karena itu, Finmas, perusahaan jasa keuangan dan teknologi rintisan nasional, bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengadakan kegiatan media briefing dengan menghadirkan Kuseryansyah selaku Ketua Harian AFPI dan Peter Lydian selaku Presiden Direktur Finmas sebagai pembicara.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 21 Mei 2019, di Restoran Meradelima tersebut, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada rekan media mengenai model bisnis fintech yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia. 

Fenomena fintech rupanya membawa pengaruh yang luas bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, fintech berkembang di berbagai sektor, mulai dari pembayaran, perencanaan keuangan, investasi ritel, pembiayaan, hingga peminjaman.

Manfaat utama yang diberikan fintech adalah memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efektif. Selain itu, kehadiran fintech juga memudahkan masyarakat yang unbankable dalam mendapatkan pinjaman dana secara online, yang disebut dengan praktik fintech lending. 

Artinya, fintech lending berperan dalam menstimulus pertumbuhan jasa keuangan. Fintech lending juga terbukti meningkatkan penyaluran kredit, khususnya di sektor UMKM. Dengan begitu, fintech lending diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat peningkatan indeks inklusi keuangan Indonesia.

Kegiatan tersebut juga membahas mengenai langkah yang diperlukan untuk membangun perspektif dan reputasi positif terhadap ekosistem fintech lending di Indonesia. Hal ini dibutuhkan karena banyak anggapan bahwa pinjaman melalui fintech lending dapat merugikan, terutama terkait keamanan data pribadi konsumen.

Belakangan ini, pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif. Regulasi tersebut ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan fintech yang tidak bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal ini, perusahaan penyelenggara layanan fintech yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menjunjung tinggi perlindungan dan kerahasiaan data. Himbauan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.

Peter Lydian selaku Presiden Direktur Finmas mengatakan bahwa kebijakan perlindungan data pribadi tentu akan menguntungkan perusahaan fintech. Pihaknya pun mendorong aturan tersebut agar dapat segera diimplementasikan.

Menurutnya, dengan adanya regulasi, hanya fintech berizin dan memiliki kompetensi saja yang nantinya dapat mengakses data pribadi konsumen. Ia juga memberi imbauan kepada masyarakat agar lebih memahami dan berhati-hati dalam membagikan data pribadi di internet.

PERHATIAN

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan FINMAS ini.

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “FINMAS”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

·       Setiap transaksi dan kegiatan pendanaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan antara atau yang melibatkan FINMAS, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh FINMAS sehingga FINMAS wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.