Pahami Klasifikasi Fintech yang Terdaftar di OJK

Pahami Klasifikasi Fintech yang Terdaftar di OJK

10/12/2021

Indonesia menjadi lahan subur bagi perusahaan-perusahaan berbasis fintech. Peluang pasar untuk sektor fintech pun semakin besar dengan tingginya perkembangan internet dalam negeri dan total anggaran infrastruktur untuk 5 tahun ke depan. Setidaknya, ada ratusan penyelenggara fintech yang tengah beroperasi di Indonesia. Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang.

Demi menjaga situasi dan kondisi sektor keuangan, pemerintah membentuk sebuah entitas yang bertanggung jawab terhadap fintech, yaitu OJK. Organisasi ini telah mengurus berbagai jenis fintech selama bertahun-tahun.

Nah, apabila Sahabat Finmas ingin mengetahui lebih lanjut, simak pembahasan sekilas tentang pinjaman online terdaftar di OJK beserta klasifikasi fintech resmi berikut!

Sekilas tentang OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan entitas yang dibentuk untuk membuat regulasi dan mengawasi aktivitas layanan finansial. Organisasi ini didirikan sejak 16 Juli 2012 dan bekerja sama dengan Bank Indonesia, LPS, serta Ditjen Pajak dalam hal keuangan. Dalam sektor fintech, OJK telah mengawasi dan membuat regulasi sejak 2016.

Klasifikasi Fintech yang Terdaftar di OJK

OJK mengelompokkan fintech yang beroperasi di Indonesia dalam dua golongan, yakni Fintech 2.0 dan Fintech 3.0-3.5. Berikut penjelasan ringkasnya!

Fintech 2.0

Kategori ini terdiri atas pasar modal, perbankan, dan IKNB (Industri Keuangan Nonbank). Berikut beberapa ranah bisnis Fintech 2.0 yang diatur oleh OJK:

  1. E-banking

E-banking merupakan sistem perbankan elektronik yang digunakan untuk bertransaksi keuangan lewat situs web institusi finansial resmi. Contoh e-banking adalah KlikBCA dan Mandiri Online.

  1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

Sesuai namanya, tipe fintech ini bersifat branchless banking dan membutuhkan kerja sama dengan agen. Salah satu contohnya adalah Laku Pandai.

  1. Digital Branch

Dengan digital branch, nasabah perbankan dapat melakukan pendaftaran atau membuka rekening secara mandiri.

  1. Banking Anywhere

Tipe fintech ini mengizinkan nasabah menggunakan rekening dengan sejumlah kanal. Contoh dari Banking Anywhere, yaitu Omnichannel.

  1. Trading

OJK juga mengatur perusahaan berbasis jual beli saham digital alias trading, seperti UBS Sekuritas dan Mandiri Sekuritas.

  1. Reksa Dana

Jenis fintech ini biasa digunakan untuk investasi berisiko risiko rendah. Contoh dari reksa dana berbasis teknologi ialah Digibank.

  1. E-Gadai

E-Gadai adalah aplikasi yang dikeluarkan Pegadaian dan sudah diatur oleh OJK.

  1.  E-LKM

Fintech yang satu ini digunakan nasabah untuk bertransaksi secara digital dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

  1.  E-Asuransi

OJK mengatur fintech yang berkaitan dengan kegiatan asuransi.

Fintech 3.0-3.5

Kategori ini mencakup perusahaan rintisan (startup) fintech non-LJK (Lembaga Jasa keuangan). Berdasarkan kategori ini, OJK mengatur beberapa ranah bisnis:

  1. P2P (Peer-to-peer) Lending

Inilah jenis fintech yang sedang marak di Indonesia. P2P lending merupakan alternatif dari pinjaman bank. Namun, berbeda dengan bank, investor dapat meminjamkan uang secara langsung kepada individu lain melalui platform digital.

Para investor akan memperoleh imbalan dari pembayaran pokok dan bunga sembari membantu kebutuhan dana orang lain. Sementara itu, nasabah diuntungkan berkat pinjaman yang fleksibel. Salah satu fintech berbasis P2P Lending yang terdaftar di OJK, yaitu Finmas.

  1. Koperasi

Berikutnya, OJK juga mengawasi koperasi simpan pinjam yang menyediakan layanan fintech. Namun, berdasarkan peraturan, fintech koperasi dilarang melayani orang-orang di luar keanggotaan. Jadi, nasabah yang ingin meminjam melalui jalur ini harus terdaftar sebagai anggota koperasi terlebih dahulu.

Bagaimana? Apakah pembahasan sekilas tentang OJK dan klasifikasi fintech resmi OJK di atas menambah wawasan Anda? Semoga topik kali ini membantu Sahabat Finmas dalam memilih layanan fintech yang aman dan tepercaya.

PERHATIAN

 

 

·       Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

 

 

 

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

 

 

 

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Penggunaan Informasi Personal tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

 

 

 

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan Layanan FINMAS ini.

 

 

 

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

 

 

 

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial. 

 

 

 

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

 

 

 

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “Perusahaan”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

 

 

 

·       Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Perusahaan, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui rekening penampungan (escrow account) dan rekening virtual (virtual account) sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Perusahaan sehingga Perusahaan wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 

 

 

·       Dengan menggunakan Layanan Finmas, maka Suku Bunga, Tanggal Jatuh Tempo, Denda Keterlambatan, dan Biaya-Biaya Lainnya akan mengacu pada Perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana yang merupakan perjanjian yang mengikat Para Pihak.