Catat! Begini Cara Melaporkan Fintech Ilegal ke OJK

Catat! Begini Cara Melaporkan Fintech Ilegal ke OJK

27/12/2021

Kehadiran financial technology atau fintech di era digital ini memang membawa angin segar bagi masyarakat. Khususnya, pengusaha kecil atau mereka yang membutuhkan pinjaman online cepat. Namun, seiring berjalannya waktu fintech justru dimanfaatkan oleh fintech nakal. Mereka memberikan penawaran pinjaman ilegal yang justru merugikan nasabah penggunanya. Apa yang harus kamu lakukan jika menemukan fintech ilegal yang berbuat nakal ini? Simak cara berikut!

Cara Melaporkan Fintech Ilegal

Menghadapi situasi ini, pengawas lembaga finansial Indonesia yang dipegang oleh  Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan fintech ilegal. Begini cara membuat laporan tentang fintech ilegal :

  1. Lapor Melalui Laman Resmi Pemerintah

Kamu bisa melaporkan fintech ilegal ini ke situs resmi pemerintah di website Lapor OJK (https://www.lapor.go.id/instansi/otoritas-jasa-keuangan). Layanan Keuangan Digital (LKD) yang ada di situs tersebut akan melayani keluhan, aduan, atau aspirasimu selama 24 jam non-stop. Melaporkan fintech ilegal dengan cara ini merupakan cara yang paling praktis dan cepat. Kamu dapat membuat laporan kapan pun dan di mana pun.

  1. Telepon Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Cara cepat melapor kejanggalan fintech yang kedua bisa kamu lakukan dengan menghubungi hotline OJK di 021- 1500665. Apabila segera melapor, OJK juga bisa segera menindaklanjuti kejanggalan atau penipuan yang kamu alami.

  1. Kirim Surat Elektronik ke Email Resmi OJK

Jika kamu mengalami penipuan atau mendapati transaksi fintech yang janggal, segera laporkan saja melalui surat elektronik ke email waspadainvestasi@ojk.go.id.

  1. Lapor Langsung ke Kantor OJK

Selain melaporkan fintech ilegal secara online, kamu juga dapat membuat laporan keluhan atau aduan, dengan mendatangi kantor OJK di Gedung Soemitro Djojohadikusumo. Cara ini efektif dilakukan jika kamu tinggal di Jakarta dan sekitarnya.

  1. Lapor LBH (Lembaga Bantuan Hukum)

Selain cara di atas, kamu juga bisa melaporkan fintech yang melanggar regulasi melalui Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kamu bisa menghubungi Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melalui situs www.bantuanhukum.or.id.

Tips Mengenali Fintech Ilegal

Mencegah lebih baik dari pada mengobati! Meskipun OJK telah membuat regulasi ketat terhadap perusahaan fintech, kamu tetap harus berhati-hati. Agar tidak terjebak oleh janji manis fintech ilegal, kenali ciri-cirinya berikut ini:

  1. Identitas Perusahaan Dirahasiakan

Umumnya, perusahaan yang melakukan penipuan akan menyembunyikan identitas aslinya. Jika kamu melacak alamat fintech, kontak telepon, dan sebagainya, semua adalah fiktif. Cara ini dilakukan agar keberadaan mereka sulit terlacak, terlebih jika ada aduan atau laporan masyarakat ke pihak berwajib.

  1. Dana Terlalu Mudah Cair

Kamu patut curiga ketika mengajukan pinjaman hingga puluhan juga, tetapi dana tersebut cair dalam waktu kurang dari 1 jam. Meski pencairan dana fintech memang mudah, mereka tetap butuh waktu untuk melakukan pengecekan data dan menjalankan prosedur lainnya.

  1. Suku Bunga Tidak Masuk Akal

Perhatikan bunga yang ditawarkan fintech. Jika terlalu tinggi, sebaiknya hindari. Pilih fintech dengan bunga rendah dan masuk akal. Sebagai contoh, aplikasi pinjaman online Finmas yang telah terdaftar di OJK.

Selain itu, OJK juga telah menetapkan bahwa fintech boleh melakukan penagihan setelah masa pinjaman 90 hari. Segala biaya dan bunga yang dibayar nasabah tidak boleh lebih dari nilai pokok pinjaman. Jadi, jika menemukan jumlah bunga pada pinjaman fintech yang tidak wajar, segera lapor pada lembaga terkait.

Tips Terhindar dari Fintech Ilegal

Jika kamu ingin mengajukan pinjaman online resmi terdaftar OJK, berikut beberapa hal yang perlu kamu lakukan agar terhindar dari fintech ilegal:

Cari Tahu Tentang Fintech di OJK

Kamu dapat mengecek status fintech tersebut di laman Publikasi OJK. Pilih fintech yang telah terdaftar secara resmi di OJK, karena lebih aman. Selain itu, fintech yang terdaftar dijamin tidak membuat nasabah terjebak hutang yang menumpuk.

Baca dengan Seksama Perjanjian Hutang

Sebelum menyetujui perjanjian yang diajukan fintech, perhatikan data yang berkaitan dengan beban bunga, jatuh tempo pembayaran, serta konsekuensi denda jika terlambat membayar.

Tetap Membayar Hutang

Jika kamu terlanjur melakukan pinjaman online ke fintech ilegal, tetap melunasi pinjaman sesuai kewajiban yang telah disepakati. Setelah itu, kamu bisa melaporkan fintech bersangkutan ke OJK. Pinjaman online cepat memang menggiurkan, tetapi kamu harus tetap hati-hati dalam mengambil keputusan. Pastikan fintech tersebut terdaftar di OJK, ya!

PERHATIAN

 

 

·       Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

 

 

 

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

 

 

 

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Penggunaan Informasi Personal tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

 

 

 

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan Layanan FINMAS ini.

 

 

 

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

 

 

 

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial. 

 

 

 

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

 

 

 

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “Perusahaan”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

 

 

 

·       Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Perusahaan, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui rekening penampungan (escrow account) dan rekening virtual (virtual account) sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Perusahaan sehingga Perusahaan wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 

 

 

·       Dengan menggunakan Layanan Finmas, maka Suku Bunga, Tanggal Jatuh Tempo, Denda Keterlambatan, dan Biaya-Biaya Lainnya akan mengacu pada Perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana yang merupakan perjanjian yang mengikat Para Pihak.