Bagaimana Regulasi OJK terhadap Pinjaman Online?

Bagaimana Regulasi OJK terhadap Pinjaman Online?

12/12/2021

Indonesia memasuki peringkat ke-16 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Posisi ini tentu saja bergengsi, mengingat bahwa Indonesia memiliki 270 juta penduduk dan mencapai peringkat ke-4 kategori negara berpopulasi terbanyak. Ditambah lagi, penetrasi internet yang berada di angka 67 persen membuat Indonesia menjadi lahan subur bagi inovasi fintech.

Ekosistem fintech dalam negeri berkembang dengan pesat. Demi menjaga keseimbangan sektor keuangan, fintech diatur secara ketat oleh OJK. Entitas ini bertugas membuat, memberlakukan, dan memperbarui regulasi fintech secara berkala.

Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, simak pembahasan sekilas tentang OJK dan regulasinya terhadap fintech berikut!

Sekilas tentang OJK

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ialah entitas bentukan pemerintah yang bertugas mengatur dan melakukan supervisi terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan layanan finansial. Bidang-bidang yang diawasi oleh OJK, antara lain, perbankan, IKNB (Industri Keuangan Nonbank), pasar modal, serta fintech non-LJK (nonlembaga jasa keuangan).

Pemerintah Indonesia mendirikan OJK sebagai pengganti dari Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Selain itu, entitas ini juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

OJK bertanggung jawab menciptakan ekosistem sektor keuangan yang transparan, adil, teratur, dan aman. Berkat hal tersebut, penyedia jasa keuangan yang berada di bawah naungan OJK mempunyai kredibilitas tinggi. Tambahan lagi, proses pengawasan OJK cenderung lebih fleksibel ketimbang Bank Indonesia.

Bagaimana Regulasi OJK Terkait Fintech?

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK mempunyai wewenang dalam mempersiapkan segala peraturan yang berkaitan dengan fintech. Dalam hal ini, tantangan terbesar OJK adalah memastikan bahwa transaksi finansial secara daring berjalan dengan aman, andal, dan efisien. Maka dari itu, OJK telah menyusun beberapa regulasi, yaitu

  • Certificate Authority (CA)

Setiap pelaku layanan finansial harus melewati tahap penandatanganan sertifikat secara digital. Sertifikat ini akan diterbitkan oleh CA dan berfungsi menjamin keamanan dan kekuatan hukum dari setiap transaksi elektronik.

  • Regulatory Sandbox

OJK menciptakan sistem pengujian yang bernama Regulatory Sandbox. Sistem ini berfungsi menilai kualitas dari model dan proses bisnis, tata kelola penyelenggara, serta instrumen keuangan dari layanan finansial. Regulatory Sandbox menetapkan tiga status untuk hasil pemeriksaannya, yaitu "direkomendasikan", "tidak direkomendasikan", dan "perbaikan"—berdasarkan SE-OJK No. 21/SEOJK.02/2019.

Prototipe bisnis yang sudah melewati mekanisme Regulatory Sandbox akan menjadi acuan untuk seluruh penyedia jasa keuangan dalam kategori yang sama. Sementara itu, penyelenggara fintech yang memperoleh status "tidak direkomendasikan" diwajibkan menghentikan bisnisnya. Sebelum benar-benar berhenti, penyedia jasa harus menuntaskan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang dirugikan.

  • Batas Maksimum Bunga Harian

Berikutnya, OJK juga mengatur batas maksimum bunga harian. Topik yang satu ini hangat diperbincangkan karena banyaknya fintech ilegal yang memberlakukan bunga sangat tinggi. Demi menghindarkan masyarakat dari tanggungan yang tidak manusiawi, OJK mengatur agar penyelenggara memberikan bunga di bawah 0,8 persen.

Salah satu fintech yang terdaftar OJK dan menerapkan bunga di bawah aturan maksimum adalah Finmas. Lembaga peer-to-peer lending ini hanya membebankan nasabah dengan bunga harian mulai dari 0,25 persen.

Demikian penjelasan sekilas tentang OJK beserta regulasinya terhadap fintech yang patut Anda cermati. Apabila melihat maraknya kasus fintech ilegal di dalam negeri, tentu mengetahui peraturan resmi pinjaman online dari OJK akan sangat membantu. Hal ini dapat menghindarkan Anda dari berbagai risiko yang disebabkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Apakah Sahabat Finmas punya pendapat tentang topik kali ini? Jika punya, langsung saja tulis di kolom komentar, ya!

PERHATIAN

 

 

·       Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

 

 

 

·       Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

 

 

 

·       Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Penggunaan Informasi Personal tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

 

 

 

·       Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan Layanan FINMAS ini.

 

 

 

·       Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga Dana dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Dana.

 

 

 

·       Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial. 

 

 

 

·       Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.

 

 

 

·       Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara (dalam hal ini adalah “Perusahaan”) dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.

 

 

 

·       Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Perusahaan, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui rekening penampungan (escrow account) dan rekening virtual (virtual account) sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Perusahaan sehingga Perusahaan wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 

 

 

·       Dengan menggunakan Layanan Finmas, maka Suku Bunga, Tanggal Jatuh Tempo, Denda Keterlambatan, dan Biaya-Biaya Lainnya akan mengacu pada Perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana yang merupakan perjanjian yang mengikat Para Pihak.